Aliansi mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR transparan dalam pembentukan draf Rancangan KUHP. Ada sejumlah kecacatan materiil yang ditemukan oleh mahasiswa.
Anggota DPR Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP, Benny K Harman serta Arsul Sani, saling sindir soal KIB. Awalnya Benny menyebut KIB, 'Koalisi Indonesia Bahagia'.
Aktivis HAM Asfinawati menyoroti kontradiksi di balik tertutupnya draf RKUHP. Ia mempertanyakan mengapa draf terbaru RUU KUHP masih belum dibuka ke publik.
Permahi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Soalnya, RKUHP dinilai mereka sarat dengan pasal-pasal karet bernuansa otoritarianisme.
RKUHP diprotes banyak pihak lantaran memuat pasal-pasal problematik. Draf RKUHP termutakhir belum dibuka. DPR dan pemerintah diminta membuka draf itu segera.
Wamenkumham Edward OS Hiariej (Eddy) menegaskan pasal penghinaan presiden tidak akan dihapus dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).