Stafsus Presiden menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Jokowi tentang kampanye dan keberpihakan bukan hal baru, dan pernyataan itu banyak disalahartikan.
Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana menyebut banyak yang menyalahartikan pernyataan Presiden Jokowi soal presiden hingga menteri boleh kampanye-memihak.
Pernyataan Jokowi yang menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak di pemilu dinilai tak etis. Jokowi diminta untuk menarik ucapannya itu.
KPU jelaskan soal aturan dalam UU Pemilu terkait bolehnya presiden ikut berkampanye. Dalam aturan yang berlaku, presiden boleh ikut kampanye namun harus cuti.