Wacana penerapan Domestic Market Obligation (DMO) untuk emas muncul. DPR RI dorong penundaan ekspor emas hingga kebutuhan dan produksi dalam negeri jelas.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menegaskan evaluasi menteri adalah hak prerogatif Presiden. KPI akan digunakan untuk penilaian kinerja yang objektif dan adil.