Presiden KSPSI Andi Gani mendesak DPR untuk segera menyelesaikan revisi RUU Ketenagakerjaan sebelum batas waktu Oktober 2026. Komunikasi terus diharapkan.
Advokat Juniver Girsang mengusulkan perubahan nomenklatur RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang Pemulihan Aset Tindak Pidana untuk kesan yang lebih positif.
Komisi III DPR menggelar RDPU dengan pengacara senior untuk membahas RUU Perampasan Aset. Habiburokhman menegaskan komitmen untuk mempercepat pembahasan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong, melaksanakan reses di Kolaka, menyerap aspirasi masyarakat dan menyalurkan sembako untuk mendukung pembangunan daerah.