Komisi II DPR meminta pemerintah segera memastikan jumlah aparatur sipil negara yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Mahkamah Konstitusi membatalkan hak atas tanah bagi investor di IKN, menegaskan HGU 190 tahun tidak berlaku. Pemerintah siapkan insentif baru untuk investasi.