Pengelolaan dan pemanfaatan pulau kecil harus melalui mekanisme perizinan ketat dan transparan, di antaranya mempertimbangkan luasan, topografi dan tipografi.
Badan Pelaksana (BP) Badan Bank Tanah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penguatan pengelolaan tanah negara yang transparan.
Kepemimpinan Presiden Prabowo dinilai mencerminkan kebijakan publik yang sangat tegas, transparan dan demokratis dalam menyikapi setiap aspirasi rakyatnya.