Eks Ketua BPK Agung Firman Sampurna menilai BPK berwenang menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi. Ia usulkan harmonisasi UU Tipikor dan UU BPK.
Komisi II DPR RI dorong gubernur jadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional di provinsi. Tujuannya, mengoptimalkan pengelolaan pertanahan dan reforma agraria.
Pimpinan DPR dan pemerintah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas Perpres transportasi online (ojol). Puan berharap keputusan terbaik segera diambil.