Senator Amerika Serikat dari Partai Republik, Chuck Grassley, mengajukan rancangan undang-undang RUU yang mengharuskan persetujuan Kongres untuk tarif baru.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Gina Sabrina, menolak revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan RUU Perampasan Aset akan mulai dibahas setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP disahkan.
Imparsial mengkritik keras upaya pembahasan revisi UU TNI terburu-buru. Imparsial menegaskan bahwa revisi UU TNI ini bertentangan dengan semangat reformasi.