Ahli hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, mengusulkan Pilpres-Pileg dan Pilkada tidak digelar di tahun yang sama.
"Jangan, di dalam surat efisiensi saya itu jelas sekali yang pendidikan, kesehatan yang wajib infrastruktur itu tidak boleh diganggu," kata Mendagri Tito.
Bawaslu mengaku masih kekurangan anggaran untuk pengawasan pemungutan suara ulang pilkada. Bawaslu menyebut kekurangan anggaran itu sekitar Rp 90 miliar.
Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Trisal Tahir dari Pilkada Palopo 2024 karena menggunakan ijazah palsu. Berikut jejak Trisal Tahir di Pilkada Palopo.