DPR RI menutup 2025 dengan reformasi internal, menghapus tunjangan, dan memperkuat mekanisme etik. Puan Maharani pimpin transformasi untuk kepercayaan publik.
MKD DPR menerima laporan masyarakat sipil terhadap Bambang Soesatyo. Bamsoet dituding jarang hadir dalam rapat DPR. MKD akan mempelajari laporan tersebut.
Waketum PAN Saleh Daulay menyatakan partainya akan mematuhi putusan MK tentang keterwakilan perempuan di AKD, menempatkan dua perempuan sebagai pimpinan.
DPRI RI menanggapi aduan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi (AMPK) ke MMKD terkait dugaan ijazah palsu Hakim MK, Arsul Sani. Pimpinan DPR pun merespons.
Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi mengadukan dugaan ijazah palsu hakim MK Arsul Sani ke MKD DPR RI, meminta penjelasan dan verifikasi lebih lanjut.