Kepengurusan DPP Golkar 20242029 digugat ke PN Jakarta Barat oleh mantan kadernya. Tim hukum Golkar mengatakan pengadilan tak menerima gugatan pemohon.
Bahlil menerima SK kepengurusan partai periode 2024-2029 dari Kemenkum. Dengan diterimanya SK tersebut, saat ini Golkar memiliki kepengurusan yang lengkap.
Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kemenkumham soal pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat ke PTUN Jakarta.