Komisi II DPR RI menyetujui anggaran Rp 6,4 triliun untuk Kementerian ATR/BPN di tahun 2015. Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik.
"Dengan demikian Gibran nggak bisa dicalonkan karena pendapat bahwa seorang wali kota bisa dicalonkan, hanya didukung 3 dari 9 hakim konstitusi," kata Junimart.
Junimart meminta Bawaslu memperketat pengawasan saat pencoblosan Pemilu 2024 di Rutan dan Lapas. Junimart mengungkap adanya pemaksaan memilih paslon tertentu.
Permohonan itu disampaikan karena ada penurunan anggaran 2025 dari tahun 2024. ATR/BPN hanya mendapat Rp 6,5 triliun, yang jumlahnya lebih kecil Rp 800 miliar.
Junimart menyampaikan penambahan kementerian juga harus mengubah nomenklatur. Selain itu harus dilakukan revisi Undang-Undang (UU) tentang Kementerian Negara.
Komisi II DPR meraih rekor MURI terkait penyelesaian UU terbanyak pada periode 2019-2024. Penyerahan rekor MURI tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian.