Pemuda dan NGO di Kalteng menggelar aksi protes di depan DPRD menolak RUU TNI yang dianggap mengembalikan militerisme. Tuntutan utama adalah mencabut UU TNI.
Bahlil menerima SK kepengurusan partai periode 2024-2029 dari Kemenkum. Dengan diterimanya SK tersebut, saat ini Golkar memiliki kepengurusan yang lengkap.