Presiden Prabowo Subianto menginginkan BUMN dikelola dengan standar internasional, kalau perlu menarik profesional dari luar Indonesia untuk memimpin BUMN.
Auditor KPK FF dijatuhi sanksi permintaan maaf terbuka karena melanggar etik dengan menjabat direktur perusahaan suaminya. Sidang etik berlangsung di Jakarta.
Aktivis 1998 di Bandung mengajak introspeksi 28 tahun reformasi. Mereka menekankan pentingnya demokrasi sosio-ekonomi dan dukungan terhadap program pro-rakyat.
Presiden Prabowo Subianto meminta Danantara merombak BUMN dengan mengurangi jumlah komisaris dan menghentikan tantiem, untuk meningkatkan kontribusi negara.