Bupati Klungkung, I Made Satria, menilai kebijakan WFH bagi ASN tidak efektif untuk mengejar target PAD. Ia usulkan alternatif efisiensi energi lainnya.
DPRD Nganjuk sahkan Raperda tentang Desa, menjadi dasar pelaksanaan pilkades. Perda ini diharapkan memberi kepastian hukum dan mempercepat persiapan pemilihan.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendukung pengesahan RUU Polri. Dia percaya revisi ini akan meningkatkan profesionalisme dan pelayanan Polri.