"Ada masalah baru, jangan-jangan habis Pilkada naik lagi honorer ini. Nah, benar nggak? Habis Pilkada ini pejabat baru, pejabat politik baru nambah," kata Anas.
Partai Gelora, sebagai pemohon, mengomentari putusan MK terkait Pilkada 2024. Partai Gelora menyebut MK memutuskan hal yang tidak ada dalam permohonan.