Menteri Hukum Supratman akan bertemu pimpinan DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. Pembahasan ini penting untuk menentukan inisiatif pemerintah atau DPR.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan revisi KUHAP ditargetkan selesai pada Desember 2025. Sebab, KUHP terbaru berlaku pada 2026.
Wamendagri Bima Arya menilai revisi UU Pemerintahan Aceh untuk harmonisasi aturan dan pengelolaan Dana Otsus yang lebih efektif demi kesejahteraan rakyat Aceh.
"Sampai saat ini di Baleg tidak ada pembahasan ke sana. Yang lebih fokus ke usia pensiun (TNI)," kata anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera.
DPR RI mengesahkan RUU Perubahan Ketiga UU Kepariwisataan. RUU ini berfokus pada hak asasi manusia dan penguatan identitas bangsa dalam pengelolaan pariwisata.