Gubernur Jatim Khofifah dorong APIP tingkatkan pengawasan untuk tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, demi pelayanan publik berkualitas.
Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) berencana melayangkan banyak somasi terhadap pekerja paruh waktu atau freelance yang mengaku sebagai akuntan publik.