Penambahan kementerian sangatlah tidak penting bagi pembangunan Indonesia. Selain pemberosan anggaran negara, wacana tersebut akan menimbukan ancaman inflasi.
Perubahan UU MK pada 2024 ini juga hampir sama dengan sebelumnya, terkait masa jabatan hakim MK dan mekanisme recall melalui konfirmasi kepada lembaga pengusul.
Isu politisasi kuasa kehakiman dalam UU MK, akomodasi koalisi politik dalam revisi UU Kementerian Negara, hingga ancaman kebebasan pers dalam RUU Penyiaran.
Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) mulai mencetak Advokat yang dibekali tambahan wawasan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Ketua Komisi Hukum PWI Zacky Antoni menolak draf revisi UU Penyiaran. Menurutnya, liputan investigatif seharusnya diganjar penghargaan, bukan malah dilarang.
Ketua Baleg DPR, Supartman Andi Atgas, menjelaskan pembahasan revisi UU tentang Kementerian Negara di tengah isu Prabowo dan Gibran akan menambah kementerian.