Jika peraturan dan ketentuan terkait Reforma Agraria masih mengacu pada UU Cipta Kerja, maka bisa dipastikan percepatan yang dimaksud tidak akan terlaksana.
Sebanyak 78 pegawai KPK disanksi etik dengan sanksi meminta maaf. Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM mengkritik peraturan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
MK menghapus Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 yang awalnya mengatur ancaman pidana bagi penyebar hoax. Namun, dihapusnya pasal itu bukan berarti hoax diperbolehkan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin mengingatkan perubahan PT 4% jangan sampai ada suara rakyat yang terbuang milik partai-partai yang tak lolos.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi, mengaku tidak mengetahui soal pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam membeli rumah, kerap ditemui masalah. Salah satunya ada selisih luas tanah antara yang ada di perjanjian dengan di lapangan. Lalu bagaimana solusinya?