Wakil Ketua MPR RI, Ibas, menekankan pentingnya PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional yang berkelanjutan, menjamin arah pembangunan yang konsisten.
Dosen Tetap Universitas Borobudur Bambang Soesatyo mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) harus kembali ke jalur konstitusional sebagai negative legislator.
Dipandang sebagai langkah untuk memperluas demokrasi yang lebih inklusif, dampak hukum, politik, dan praktis penghapusan presidential threshold sangat besar.