detikFinance

Kemenaker Sebut 6 Provinsi Belum Tetapkan UMP

Kemenaker menyatakan masih ada 6 provinsi yang belum menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Kamis, 12 Des 2024 11:31 WIB

detikJabar

UMP Jabar 2025 Naik Rp 133 Ribu

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan UMP 2025 naik 6,5% menjadi Rp 2.191.232. Pembahasan UMSP masih berlangsung dan akan selesai malam ini.

Rabu, 11 Des 2024 18:02 WIB

detikJogja

Pemda DIY Tetapkan UMP 2025 Rp 2.264.080,95

Pemda DIY menetapkan UMP 2025 Rp 2.264.080,95. Angka tersebut naik sebesar 6,5 persen dari UMP 2024 yakni sebesar Rp 2.125.897.

Rabu, 11 Des 2024 16:16 WIB

detikFinance

RI Ekspor Obat Pereda Nyeri ke Korea Selatan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melepas ekspor 250.000 unit obat pereda nyeri dengan merek Tylenol senilai Rp 2,4 miliar ke Korea Selatan (Korsel).

14 jam yang lalu

detikFinance

UMP Naik 6,5%, Sektor Logistik Diprediksi Menggeliat

Kenaikan UMP ini dinilai dapat menggairahkan daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada sektor logistik.

Rabu, 11 Des 2024 10:39 WIB

detikFinance

Daftar UMP 2025 Terbaru Seluruh Provinsi di Indonesia

Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di seluruh provinsi di Indonesia. Simak daftar UMP 2025 terbaru di sini.

Senin, 06 Jan 2025 19:45 WIB

detikSumut

Aturan UMP 2025 Terbit Akhir November

Kemenaker finalisasi aturan UMP 2025, ditargetkan rampung akhir November. Menaker Yassierli laporkan progres kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selasa, 26 Nov 2024 22:45 WIB

detikBali

Pengumuman UMP 2025 Paling Lambat 11 Desember

Pengumuman dan penetapan upah minimum di tingkat provinsi (UMP) wajib dilakukan oleh pemerintah daerah paling lambat pada Rabu (11/12/2024).

Selasa, 10 Des 2024 07:16 WIB

detikSumbagsel

Catat! UMP Wajib Diumumkan 11 Desember 2024

Menaker RI menjelaskan ketetapan upah minimum baru bakal berlaku per 1 Januari 2025 dan UMP diumumkan pada 11 Desember 2024.

Senin, 09 Des 2024 19:00 WIB

detikNews

Kronologi SHM Warga Transmigran Kotabaru Sempat Hilang 'Ditelan Tambang'

Konflik ini bermula saat 717 Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigran di Desa Bekambit, Kotabaru, dibatalkan secara sepihak.

Jumat, 13 Feb 2026 19:39 WIB