Otorita IKN buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir hak atas tanah (HAT) bagi investor yang sebelumnya bisa mencapai 190 tahun.
LBH Pers turut menyoroti draf RUU Penyiaran terbaru. LBH Pers mendesak DPR mengevaluasi dan mencabut pasal dalam RUU Penyiaran yang bertentangan dengan UU Pers.