detikJogja Pimpinan DPR Dasco: Revisi UU Pilkada Batal Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan revisi UU (RUU) Pilkada batal. Begini pernyataannya. Kamis, 22 Agu 2024 20:47 WIB
detikEdu Isi Revisi UU Pilkada 2024 yang Jadi Sorotan dan Akhirnya Dibatalkan DPR DPR melakukan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Dua poin yang diubah menjadi sorotan. Jumat, 23 Agu 2024 13:30 WIB
detikSumbagsel Jelang Aksi, Polisi Pasang Kawat Berduri di Depan Gedung DPRD Sumsel Menjelang aksi unjuk yang akan digelar di depan Gedung DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Palembang, polisi memasang kawat berduri. Senin, 01 Sep 2025 10:10 WIB
detikEdu Apa Arti "Peringatan Darurat" Bergambar Garuda Biru di Medsos? Ini Penjelasannya Video dan gambar Garuda warna biru dengan tulisan "Peringatan Darurat" viral di media sosial. Ini maknanya. Kamis, 22 Agu 2024 12:00 WIB
detikFinance Danantara Diluncurkan Prabowo Hari Ini! BPI Danantara akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini. Senin, 24 Feb 2025 05:59 WIB
detikEdu Kekuasaan Legislatif di Indonesia: Fungsi, Lembaga, dan Tugasnya Kekuasaan legislatif di Indonesia meliputi MPR, DPR, dan DPD. Mereka bertugas membuat undang-undang, mengawasi, dan mewakili rakyat dalam pemerintahan. Rabu, 11 Des 2024 06:00 WIB
detikSulsel Baleg DPR Tutup Peluang 5 Parpol Usung Paslon Sendiri di Pilgub Sulsel 2024 Kesepakatan Baleg DPR soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menutup peluang 5 parpol di Sulsel untuk usung paslon sendiri di Pilgub 2024. Rabu, 21 Agu 2024 16:54 WIB
detikBali Profil-Sepak Terjang Supratman Andi Agtas, Menkumham Baru yang Gantikan Yasonna Presiden Jokowi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham. Simak profil dan perjalanan karir Supratman Andi Agtas. Senin, 19 Agu 2024 14:29 WIB
detikNews Hari Ini Baleg DPR Rapat Bahas Revisi UU Pilkada Usai Putusan MK Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat bersama pemerintah dan DPD terkait revisi Undang-Undang (UU) Pilkada hari in Rabu, 21 Agu 2024 08:31 WIB
detikNews KPU Akan Hapus Sanksi Diskualifikasi Paslon Pilkada Tak Lapor Dana Kampanye KPU berencana menghapus sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye. Ini penjelasan KPU. Jumat, 02 Agu 2024 19:33 WIB