"Gubernur Jakarta pasti ngerti masalah yang terjadi di DKI karenanya berkali-kali saya ingatkan bahwa retorik dan wacana harus dihentikan," kata Ngabalin.

KPK menilai perihal organisasi dan tata kerja KPK tak perlu diatur dalam perpres. Sebab hal tersebut sudah diatur dalam UU KPK.

Kisruh LPP TVRI berujung pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan ini akan selesai pada Senin 17 Februari 2020.