BPK temukan masalah pengelolaan keuangan Pemprov NTT, termasuk kelebihan pembayaran dan aset yang tidak tertib. Diminta tindak lanjuti rekomendasi dalam 60 hari
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum dapat membuka secara rinci realisasi anggaran kementerian dan lembaga per departemen.
Kementerian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (31/3/2026).