Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan KUHP dan KUHAP baru telah memenuhi syarat pembuatan UU. Ia juga menanggapi hoaks terkait undang-undang tersebut.
Dewan Pers dan organisasi media mendeklarasikan tuntutan pada HPN 2025, termasuk ubah Perpres 32/2024 menjadi UU dan perlindungan hak cipta jurnalistik.