detikFinance Daftar Lengkap UMP di 38 Provinsi yang Langsung Berlaku Januari 2026 Seluruh 38 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Rabu, 07 Jan 2026 07:30 WIB
detikSumbagsel UMK Ogan Ilir 2026 Kini Sebesar Rp 3,9 Juta Upah Minimum Kabupaten Ogan Ilir 2026 naik 7,10% menjadi Rp 3.942.963, mengikuti UMP Sumsel. Bupati berharap ini dorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selasa, 06 Jan 2026 14:41 WIB
detikSumut Naik Rp 246 Ribu, UMP Aceh 2026 Rp 3,9 Juta Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2026 mengalami kenaikan Rp 246 ribu dibandingkan tahun lalu. UMP baru itu berlaku sejak 1 Januari. Selasa, 06 Jan 2026 11:20 WIB
detikFinance Aceh Akhirnya Umumkan UMP 2026, Naik Jadi Rp 3,9 Juta Provinsi Aceh akhirnya resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Selasa, 06 Jan 2026 10:52 WIB
detikFinance Prospek Ekonomi 2026, Kelas Menengah Masih Tertekan? Bagaimana prospek ekonomi RI di 2026? Senin, 05 Jan 2026 14:53 WIB
detikFinance Buruh Mau Geruduk Istana Gara-gara UMP Kurang Tinggi Buruh menolak keras kebijakan upah minimum 2026 yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sabtu, 03 Jan 2026 08:55 WIB
detikFinance Tak Puas Kenaikan UMP Jakarta dan Jabar, Buruh Bakal Geruduk Istana Negara! Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2026 menjadi 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu sekitar Rp 5,89 juta. Jumat, 02 Jan 2026 14:25 WIB
detikJateng Berapa Lama Kontrak PPPK Paruh Waktu? Ini Hak, Kewajiban, Gaji-Tunjangannya Penjelasan berapa lama kontrak PPPK paruh waktu. Berikut informasi lengkapnya beserta hak dan kewajiban, gaji, hingga tunjangan PPPK paruh waktu. Jumat, 02 Jan 2026 11:34 WIB
detikFinance Kenaikan Gaji PNS 2026 Akankah Terjadi? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan tentang nasib kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) yang direncanakan pada 2026. Jumat, 02 Jan 2026 09:12 WIB
detikBali Besaran UMK di 22 Kabupaten/Kota NTT Tahun 2026, Daerah Ini Paling Tinggi Pemprov NTT menetapkan UMP 2026 naik 5,45% menjadi Rp 2.455.898. Kebijakan ini bertujuan menciptakan hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan. Kamis, 01 Jan 2026 15:22 WIB