Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pemindahan data pribadi lintas negara sah jika sesuai UU PDP. Transfer harus akuntabel dan terjamin perlindungannya.
Pengesahan UU TNI menuai kritik dari akademisi Arry Bainus. Ia menilai prosesnya terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat, mirip dengan Omnibus Law.
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menolak Revisi UU TNI. Dinilai akan meruntuhkan supremasi sipil, memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil.