Dia berharap saat wacana tersebut benar bergulir dan tercipta aturan baru, sistem kepemiluan di Indonesia bisa efesien dan tidak perlu membutuhkan biaya besar.
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi dengan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
Terdapat beberapa kesimpulan dari eksaminasi putusan praperadilan kasus Tom Lembong yang digelar oleh sejumlah pakar hukum Universitas Islam Indonesia (UII).
Pakar hukum ilmu pidana Unisla, Ayu Dian Ningtias, menyebut usulan Polri di bawah TNI atau Kemendagri bertentangan dalam pandangan ilmu hukum pidana khususnya.
Akhir-akhir ini, ramai wacana polri dikembalikan di bawah naungan TNI atau Kemendagri. Ini kata Pakar Hukum Ilmu Pidana Universitas Islam Lamongan (Unisla).
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan pihaknya akan bentuk satgas untuk menjawab putusan MK.