detikFinance

Sanksi buat ASN Nekat Mudik Pakai Mobil Dinas & Terima Parsel Lebaran

ASN dilarang memakai mobil dinas untuk mudik dan juga dilarang menerima maupun meminta parsel Lebaran. Cek di sini sanksinya jika nekat melanggar.

Sabtu, 15 Apr 2023 04:30 WIB

detikNews

Komisi II DPR Bakal Ambil Keputusan soal 3 RUU DOB Papua Besok

Komisi II akan mengambil keputusan soal tiga RUU DOB Papua besok. Sebelum pengambilan keputusan, Komisi II akan rapat dengan KemenPAN-RB, BKN, dan LAN.

Senin, 27 Jun 2022 19:03 WIB

detikNews

Cak Imin-Zulhas Dinilai Tak Punya Alasan Kuat Usul Perpanjang Jabatan Jokowi

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi belum memiliki alasan yang kuat.

Jumat, 25 Feb 2022 21:07 WIB

detikNews

Novel Baswedan dkk Resmi Diberhentikan dari KPK, Apa Langkah Selanjutnya?

Novel Baswedan dan 56 orang lainnya resmi diberhentikan dari KPK karena tak lolos TWK. Lalu, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Novel dkk?

Kamis, 30 Sep 2021 07:01 WIB

detikNews

Kenaikan Anggaran Disetujui DPR, MenPAN-RB Beberkan Tujuannya

Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian PANRB tahun 2024 sebesar Rp 263.382.824.000 termasuk di dalammya adalah anggaran untuk Komisi ASN.

Rabu, 07 Jun 2023 19:21 WIB

detikNews

Gus Halim Usulkan Status Pendamping Desa Ditingkatkan Jadi PPPK

Abdul Halim Iskandar telah mengusulkan agar status Pendamping Desa ditingkatkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jumat, 07 Okt 2022 20:16 WIB

detikFinance

Apa Itu Fully Funded? Skema Pensiun PNS yang Bisa Dapat Rp 1 M

Anggaran pensiun untuk aparatur sipil negara (ASN) dianggap semakin besar dan mulai menjadi beban bagi negara.

Kamis, 25 Agu 2022 15:15 WIB

detikFinance

Membandingkan Skema Pensiunan PNS RI dan Korsel yang Pernah Mau Ditiru

Saat ini anggaran pensiunan PNS 100% berasal dari APBN karena menggunakan skema pay as you go.

Rabu, 31 Agu 2022 15:00 WIB

detikNews

Legislator Desak Jokowi Terbitkan Perpres Penunjukan Pj Sebelum Anies Diganti

Rifqinizamy Karsayuda mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan presiden (perpres) terkait mekanisme penunjukan Pj kepala daerah.

Kamis, 08 Sep 2022 20:44 WIB

detikNews

Kontroversi RUU Bolehkan Pemerintah 'Ikut Campur' Urusan Rumah Tangga

RUU Ketahanan Keluarga dilanjutkan pembahasannya oleh DPR. RUU ini menambah kontroversi baru karena memperbolehkan pemerintah 'ikut campur' urusan rumah tangga.

Jumat, 13 Nov 2020 08:02 WIB