YLBHI menyoroti pasal paham terlarang di draf RUU KUHP. Menurut YLBHI, pasal itu multitafsir dan bisa digunakan untuk membungkam suara kritis bak era Orde Baru.
DPR RI segera mengesahkan draf RKUHP sebelum 15 Desember 2022. Ketum YLBHI Muhammad Isnur mendesak DPR mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum sahkan RKUHP.
Anggota DPR menyatakan aktivis di depannya tak berhak menuntut penjelasan DPR soal aspirasinya ditolak atau tidak. Debat ini viral. Begini debat lengkapnya.