Tambahan anggaran ini untuk program teknis penyusunan kebijakan koordinasi asistensi dan penerapan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas pemerintah.
BPK mengungkap penyimpangan perjalan dinas PNS sebesar Rp 39,26 miliar. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart meminta aparat penegak hukum mengusut temuan ini.
Formasi CASN tahun 2024 menjadi sebuah kebijakan untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan yang selama ini ditinggalkan baik pensiun, maupun hal lainnya.
Menurut Anas, progres yang dilakukan Peruri cukup baik terkait interoperabilitas pada sembilan layanan prioritas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.