Aktivis HAM mengkritik PBB karena tidak mengikutkan perempuan Afganistan dalam perundingan dengan Taliban. Ini dianggap melegitimasi pengabaian hak perempuan.
"Tadi kita bicara bagaimana pendidikan untuk perempuan, bahwa itu memang nanti tahap demi tahap akan dilaksanakan. Itu yang menjadi pokok (pembahasan)," kata JK
Titi menuturkan tahap pencalonan kepala daerah sudah berlangsung, dan calon perseorangan sudah menyerahkan syarat dukungan, hingga kini verifikasi administrasi.