Pemerintah kritik PP 28/2024 yang dianggap merugikan petani dan buruh tembakau. Regulasi ini dinilai mengancam industri dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kemenko PMK ungkap angka PTM akibat rokok semakin meningkat. Menurut data BPJS, selama periode 2015-2018 penyakit tidak menular itu menelan biaya Rp 87 triliun.