Pemerintah Kota Palangka Raya menghadapi keterbatasan anggaran untuk penanganan karhutla. Sekda mulai meminta dukungan pusat untuk personel dan operasional.
Menkeu Purbaya akan mempertimbangkan untuk tidak memotong anggaran transfer ke daerah tahun 2026, dengan catatan Pemda memperbaiki kinerja keuangan mereka.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan anggaran kesehatan dan pendidikan tetap utuh. Pemprov DKI akan fokus pada efisiensi proyek fisik dan pembangunan.
Pemkot Parepare memotong TPP ASN sebesar 5% di 5 OPD akibat rendahnya kinerja keuangan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan disiplin dan akuntabilitas.