Pemprov NTB kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Meski begitu, BPK RI meminta Pemprov NTB untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
BPK RI menyoroti pengelolaan dana hibah Pemprov Bali 2025, merekomendasikan verifikasi dokumen dan pengawasan lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana.
Ketua DPRD Bogor, Dr. Adityawarman, hadir dalam penyerahan LHP BPK. Kota Bogor raih WTP ke-10, bukti pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meraih Opini WTP ke-12 dari BPK RI untuk laporan keuangan 2025. Gubernur Deru berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK.