Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai ide Prabowo itu tidak menjawab persoalan utama pemberantasan korupsi di Indonesia.
KPK memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. KPK memanggil 5 orang direktur perusahaan travel haji.
Politikus PDIP Hasto Kristiyanto ajukan gugatan ke MK untuk ubah sanksi Pasal 21 UU Tipikor. Meski mendapat amnesti, Hasto tetap lanjutkan proses hukum.