"Yang jelas kami bekerja secara profesional, dan semua yang dilakukan bisa kami pertanggungjawabkan," kata Dirtipidum Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo.
Gelombang penolakan terhadap revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan menguat. Revisi UU pada institusi penegak hukum itu dinilai masih ada pro-kontra.
Kemenkum RI akan menggelar webinar tentang RUU KUHAP dengan narasumber penting. Jangan lewatkan informasi terbaru mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia.