Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Basuki Hadimuljono untuk membahas progres pembangunan IKN setelah Perpres No. 79/2025. Dukungan anggaran dijamin.
Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU BPIP sebagai usul inisiatif. RUU ini terdiri dari 7 bab dan 18 pasal untuk memperkuat pembinaan ideologi Pancasila.
Bamsoet menekankan pentingnya memperkuat pertahanan siber Indonesia melalui ratifikasi konvensi PBB dan pengesahan RUU KKS untuk menghadapi ancaman siber.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan menghormati keputusan MK, soal pembatalan hak atas tanah (HAT) bagi investor yang sebelumnya bisa mencapai 190 tahun.