detikNews

Hari Pertama Pendaftaran PHPU, MK: Belum Ada yang Daftar Sengketa Pileg

Suhartoyo mengatakan pihaknya tetap menunggu para pemohon yang masih mengumpulkan bukti.

Kamis, 21 Mar 2024 23:51 WIB

detikNews

Respons Ketua MK soal Hakim Guntur Hamzah Dilaporkan ke MKMK

Ketua MK Suhartoyo buka suara soal Hakim MK Guntur Hamzah dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) soal dugaan pelanggaran etik.

Kamis, 21 Mar 2024 23:51 WIB

detikNews

MK: Anwar Usman Tak Boleh Terlibat Sidang Sengketa Pilpres

Jubir MK sebut Anwar Usman masih boleh menyidangkan kasus sengketa pileg. Namun Anwar Usman tidak bisa terlibat perkara pilpres sesuai keputusan MKMK.

Kamis, 21 Mar 2024 18:30 WIB

detikSulsel

TP Lolos Pileg, Golkar Sulsel Tetap Proses Dugaan Penggelembungan Suara PKB

DPD I Golkar Sulsel Indra Jaya memastikan laporan dugaan penggelembungan suara PKB di Bulukumba dan Bone tetap berlanjut meski Taufan Pawe lolos ke Senayan.

Kamis, 21 Mar 2024 16:59 WIB

detikJogja

Pesan Ketum Muhammadiyah soal Sengketa Pemilu: MK Objektif-Semua Legawa

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2024. Haedar pun memberikan pesan soal sengketa pemilu.

Kamis, 21 Mar 2024 16:59 WIB

detikNews

Putusan Sengketa Pilpres 2024 Dibacakan 22 April

MK telah membuka pengajuan permohonan sengketa pemilu. Pengucapan putusan atau ketetapan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dijadwalkan dilakukan pada 22 April.

Kamis, 21 Mar 2024 16:56 WIB

detikNews

MK Tolak Gugatan yang Minta Nama Caleg Dihilangkan dari Surat Suara

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang meminta agar nama calon anggota legislatif dihilangkan dari surat suara.

Kamis, 21 Mar 2024 16:23 WIB

detikNews

MK Jelaskan Anwar Usman Masih Boleh Sidangkan Sengketa Pileg

Anwar Usman masih dapat ikut serta menyidangkan sengketa pemilu legislatif (pileg). Itupun dilakukan dengan syarat yakni tidak ada konflik kepentingan.

Kamis, 21 Mar 2024 15:52 WIB

detikBali

MK Hapus Pasal Sebar Hoaks dan Bikin Onar

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus Pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1946. Pasal tersebut mengatur penyebaran berita bohong (hoaks) dan bikin onar.

Kamis, 21 Mar 2024 15:00 WIB

detikNews

Ganjar soal Kapolda Jadi Saksi Pilpres di MK: Tunggu Nanti di Sana

Ganjar akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Ganjar meminta publik menunggu mengenai kepastian seorang kapolda dihadirkan sebagai saksi di sidang MK.

Kamis, 21 Mar 2024 14:37 WIB