Polri menegaskan pihaknya tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menentukan pasal sangkaan terhadap kasus predator seksual.

Kemenkum HAM mengusulkan agar prosedur persidangan online juga diatur dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

PN Surabaya mulai menggelar sidang pidana dengan teleconference. Kebijakan itu dilakukan setelah ada instruksi MA yang tak mewajibkan terdakwa datang ke sidang.