MK melarang wakil menteri rangkap jabatan. MK mengatakan wamen merupakan pejabat negara seperti menteri, sehingga larangan bagi menteri juga berlaku bagi wamen.
Bawaslu Barito Utara menanggapi keputusan MK tentang terdiskualifikasinya dua paslon dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara.
Mahasiswa UIN Surabaya mencabut gugatan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Mahkamah Konstitusi (MK).