Wapres Gibran mendapat mandat untuk mengurusi pembangunan Papua. Mandat itu ternyata bukan tugas khusus dari Presiden Prabowo, melainkan berdasarkan UU Otsus.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menanggapi Wapres Gibran Rakabuming Raka yang ditugaskan untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Yusril mengatakan Gibran mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945, sehingga tempat kedudukan Wapres mengikuti tempat Presiden.