"Keputusan MK ini tidak hanya cacat secara konstitusional, tetapi menimbulkan ketidakpastian terhadap demokrasi serta membingungkan publik," kata Nurdin Halid.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat total ada sebanyak 84.442,2 hektare (ha) lahan perkebunan sawit yang bermasalah.
Donny Alamsyah tanggapi aksi joget anggota DPR, menekankan pentingnya adab dan kesejahteraan rakyat. Ia mendukung demonstrasi namun tidak ikut turun ke jalan.
DPR RI telah menerima surpres penunjukan wakil pemerintah terkait RUU KUHAP. Supres dibacakan saat paripurna penutupan masa sidang II Tahun Sidang 2024-2025.