Menko Yusril mengungkapkan rencana revisi UU Pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Mardani dari PKS mendukung perubahan ini sejalan dengan putusan MK.
Putusan MK harus dijadikan momentum mendesak bagi DPR dan pemerintah untuk segera membahas dan merumuskan revisi UU Pemilu yang telah masuk dalam Prolegnas
DKPP menerima 584 aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu selama periode Januari-November 2024. Aduan terbanyak berasal dari Sumut dan Jabar.