Ahli hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, mengusulkan Pilpres-Pileg dan Pilkada tidak digelar di tahun yang sama.
"Jangan, di dalam surat efisiensi saya itu jelas sekali yang pendidikan, kesehatan yang wajib infrastruktur itu tidak boleh diganggu," kata Mendagri Tito.
MK tidak menemukan bukti adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dapat membuktikan perbuatan calon Bupati Piet Hein Babua melanggar hukum
PKB menanggapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, meski MK menetapkan pemilihan langsung. Mereka akan mempertimbangkan keputusan judicial review.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan APBN bisa mendanai 24 daerah yang ditetapkan oleh MK untuk melakukan pencoblosan suara ulang pilkada.