Mendagri, Tito Karnavian, menilai pilkada langsung membuat biaya politik yang tinggi. Tito menyoroti biaya politik tinggi mendorong kepala daerah korupsi.
KPK bersama dengan Kemendagri menyurvei biaya kebutuhan calon kepala daerah. Hasilnya, banyak calon kepala daerah yang mengeluarkan biaya tidak rasional.