Analis kebijakan ahli madya Basarnas Suhardi mengungkap istilah dana komando dalam kasus korupsi truk. Dana itu digunakan untuk THR pegawai di Basarnas.
"Kenapa ini dicabut oleh MK? Sedangkan pelanggaran yang banyak terjadi dari pegawai penyelidikan tersebut, itu di penyadapan," kata Mirwazi saat uji kelayakan.
Analis kebijakan madya Basarnas ini mengaku membuat data pendukung fiktif untuk menentukan harga pengadaan truk. Data itu berupa surat penawaran fiktif.