Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sihar Sitorus, meminta Kementerian Keuangan menghentikan program penyaluran BLT desa. Ini alasannya.
Adanya direktorat ini untuk membuka opsi pembiayaan daerah termasuk pinjaman, hingga analisis lebih mendalam terkait potensi ekonomi daerah masing-masing.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah desa yang sangat tertinggal dan tertinggal semakin menyusut.
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kebutuhan pembiayaan utang pada 2023 mencapai Rp 696,4 triliun.
Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) kini harus menyampaikan setiap rencana pinjaman luar negeri ke Komisi XI DPR RI.